Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih dengan melantik 18 menteri dan sejumlah pejabat baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Perombakan tersebut mencakup posisi menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan atau lembaga, anggota Ombudsman, hingga jabatan di tubuh Polri. Pengangkatan para pejabat baru tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah Keputusan Presiden (Keppres).

Salah satu perubahan yang menjadi bagian dari reshuffle adalah penugasan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam penugasan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Reshuffle Kabinet Prabowo Mencakup 18 Pejabat

Pelantikan para pejabat diawali dengan agenda resmi di Istana Kepresidenan. Perombakan kabinet mengacu pada beberapa Keppres yang menjadi dasar pemberhentian dan pengangkatan para pejabat.

Keppres Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Sementara itu, Keppres Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Untuk pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, reshuffle mengacu pada Keppres Republik Indonesia Nomor 84P Tahun 2026 dan Nomor 96P Tahun 2026.

Adapun pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengacu pada Keppres Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

Menteri:

  • Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

  • Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

  • Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

  • Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

  • Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Wakil Menteri:

  • Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

  • Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

  • Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

  • Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.

  • Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kepala dan Wakil Kepala Badan/Lembaga:

  • Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

  • Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

  • Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

  • Muhammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Ombudsman:

  • Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.

  • Radyan Sam sebagai Anggota Ombudsman.

Polri:

  • Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

  • Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Baca Juga: Prabowo ke DPR, Paripurna Bahas BOP Pantura dan RUU Desain Industri

Bahlil Dapat Tugas Rangkap sebagai Menko dan Menteri ESDM

Di antara pejabat yang dilantik, Bahlil Lahadalia mendapat penugasan baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pada saat yang sama, Bahlil tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, penugasan tersebut membuat Bahlil menjalankan dua posisi dalam pemerintahan.

Bahlil mengatakan penugasan itu disampaikan melalui telepon dari Sekretaris Kabinet. Ia menyatakan akan menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo.

"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.

Posisi barunya sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi berkaitan dengan sektor yang sebelumnya juga menjadi bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM.

Harta Bahlil Tercatat Rp344,4 Miliar dalam LHKPN

Penugasan baru Bahlil juga disertai perhatian terhadap laporan harta kekayaannya. Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bahlil tercatat memiliki total harta kekayaan Rp344.415.518.982 atau sekitar Rp344,4 miliar.

Laporan tersebut disampaikan Bahlil pada 31 Maret 2026 untuk periode 2025 dengan status verifikasi administratif lengkap.

Sebagian besar harta yang dilaporkan berupa tanah dan bangunan. Nilai aset tersebut mencapai Rp322.381.257.825 dengan 19 aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jayapura, Jakarta Selatan, Gianyar, Sragen, dan Sleman.

Selain properti, Bahlil melaporkan surat berharga senilai Rp1.612.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp20.346.485.157.

Untuk alat transportasi dan mesin, nilai aset yang dicantumkan mencapai Rp75.276.000. Aset tersebut terdiri dari dua mobil, yakni Toyota Harrier tahun 2007 dan Honda CR-V tahun 2010.

Dalam laporan tersebut, Bahlil tidak mencantumkan catatan utang sehingga total bersih harta kekayaannya tercatat sebesar Rp344.415.518.982.

KPK memberikan catatan bahwa rincian harta dalam dokumen LHKPN merupakan data yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN. Data tersebut tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menyatakan harta yang bersangkutan bebas atau terkait tindak pidana.

Rangkaian pelantikan pada Kamis (1/10/2026) tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencakup 18 pejabat, mulai dari posisi menteri dan wakil menteri hingga sejumlah jabatan pada badan, lembaga, Ombudsman, dan Polri.