Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Partai Demokrat menilai reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024 itu telah diperhitungkan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan, terutama pada sektor yang membutuhkan percepatan kinerja.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan reshuffle berada dalam kewenangan Prabowo sebagai pimpinan tertinggi kabinet. Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan mengenai sektor yang perlu menjadi prioritas, termasuk kebutuhan terhadap pergantian personel maupun perubahan struktur pemerintahan.

"Reshuffle ini bagaimana tentu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun beliau sebagai pimpinan tertinggi di kabinet bisa melihat seperti apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi pemerintahan hari ini," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).

Reshuffle Prabowo Fokus pada Sektor yang Perlu Dipercepat

Herzaky menjelaskan, salah satu pertimbangan dalam reshuffle berkaitan dengan sektor-sektor pemerintahan yang membutuhkan akselerasi. Dari kebutuhan tersebut, Presiden kemudian dapat menilai apakah diperlukan perubahan pejabat atau penempatan sosok lain pada posisi tertentu.

"Berangkat dari sektor-sektor mana yang perlu menjadi prioritas, yang perlu ada akselerasi. Dari situ kemudian beliau menilai apakah ini perlu ada perubahan-perubahan orang, me-replace, ada orang yang lebih tepat misalnya di suatu posisi," ujarnya.

Menurut Herzaky, pergantian pejabat tidak selalu berarti pejabat sebelumnya tidak menjalankan tugas dengan baik. Perubahan dapat dilakukan ketika pemerintah membutuhkan percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Yang sebelumnya mungkin baik, tetapi perlu ada percepatan sehingga perlu ada perubahan," sambungnya.

Selain menyangkut personel, reshuffle kali ini juga dinilai berkaitan dengan kebutuhan terhadap struktur organisasi pemerintahan. Herzaky menyinggung keberadaan sejumlah posisi menteri koordinator dalam susunan kabinet sebagai bagian dari perubahan struktur tersebut.

"Dan kemudian beliau juga mungkin melihat bahwa perlu ada perubahan struktur organisasi. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting juga. Dalam konteks ini lah kalau kemudian mengapa beliau ada Kemenko, ya itulah mungkin menjadi salah satu prioritas oleh beliau," katanya.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Prabowo Lantik 18 Menteri dan Pejabat

Demokrat Soroti Target Manfaat Program Pemerintah

Herzaky menilai pola pikir Prabowo dalam melakukan reshuffle tetap berkaitan dengan target agar program pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Yang kita lihat bahwa pola kerangkanya tetap sama, pola pikir beliau bagaimana memastikan bahwa rakyat itu bisa mendapatkan manfaat terbesar dari setiap program pemerintahan. Itulah satu hal," ucap Herzaky.

Ia mengatakan visi dan misi pemerintahan Prabowo juga perlu diterjemahkan hingga tingkat paling bawah. Karena itu, penempatan sosok pada posisi strategis di kementerian dinilai menjadi bagian dari kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arah pemerintahan.

"Ini kan membutuhkan sosok-sosok yang pas di masing-masing posisi tertinggi di kementerian. Sehingga misalnya kita lihat ada masuk teknokrat juga di dalamnya untuk mengakselerasi," imbuhnya.

Dengan pertimbangan tersebut, reshuffle tidak hanya dipandang sebagai pergantian sejumlah pejabat. Bagi Demokrat, perubahan personel dan struktur merupakan bagian dari penyesuaian organisasi pemerintahan terhadap sektor yang dinilai membutuhkan prioritas dan percepatan.

Reshuffle Ketujuh Prabowo Melibatkan 18 Pejabat

Prabowo tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024. Pergantian terakhir melibatkan 18 pejabat yang dilantik Presiden.

Dalam reshuffle ketujuh tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami perubahan. Berikut susunan pejabat yang dilantik:

  1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

  2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

  3. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

  4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

  5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

  6. Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

  7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

  8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

  9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.

  10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

  11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

  12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

  13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

  14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

  15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.

  16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.

  17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

  18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Sebelum reshuffle ketujuh, Prabowo telah melakukan perombakan kabinet pada 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025. Reshuffle kembali dilakukan pada April 2026 dengan enam pejabat yang dirombak, termasuk pelantikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Pada September 2026, Prabowo kembali mengubah posisi Menteri Keuangan. Purbaya kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara.

Herzaky menilai rangkaian perubahan tersebut juga menunjukkan pola komunikasi Presiden yang menitikberatkan pada hasil kerja pemerintahan.

"Nah, ini akhirnya bagi kami reshuffle ada satu sinyal yang positif, cara Presiden berkomunikasi kepada masyarakat, kepada publik, juga kepada dunia internasional, termasuk kepada dalam kabinetnya sendiri," ujarnya.

"Beliau mengedepankan output, hasil, manfaat sebesar-besarnya, kinerja yang benar-benar bisa memberikan manfaat terbesar buat rakyat. Nah, itu menjadi potensi beliau," tambahnya.

Dengan reshuffle ketujuh, perhatian berikutnya berada pada pelaksanaan tugas para pejabat yang baru menempati posisi masing-masing, terutama dalam menjalankan program pemerintahan dan melakukan percepatan pada sektor yang menjadi prioritas.