Jakarta - Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan penataan internal Polri pada awal kepemimpinannya sebagai Kapolri. Sebanyak 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mendapat penugasan baru melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Mutasi tersebut dilakukan tak lama setelah Suyudi dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 1 Oktober 2026. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai langkah itu menjadi bagian dari upaya Suyudi menata struktur internal Korps Bhayangkara sekaligus menjalankan target 100 hari pertamanya.

“Termasuk ya, bagaimana keberanian Suyudi untuk melakukan mutasi 88 Pati dan Pamen sehingga visi, misi, ataupun program 100 harinya bisa berjalan,” ucap Agung dikutip dari Inilah.com, Sabtu (3/10/2026).

Mutasi 88 Pati-Pamen Jadi Langkah Awal Suyudi

Mutasi tersebut mencakup jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru.

Perubahan juga mencakup 14 posisi pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan 19 jabatan Kapolda.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi kepolisian. Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus berkaitan dengan pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Di tingkat PJU Mabes Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri. Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti dipercaya menjadi Kabaintelkam Polri, sedangkan Irjen Pol. Asep Safrudin ditugaskan sebagai Kabareskrim Polri.

Posisi Kabaharkam Polri kini diemban Irjen Pol. Hery Herjawan. Kemudian Irjen Pol. Rudi Darmoko mendapat penugasan sebagai Kalemdiklat Polri dan Irjen Pol. Andik Setiyono dipercaya sebagai Astamarena Kapolri.

Untuk bidang logistik, posisi Aslog Kapolri diisi Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan. Sementara Brigjen Pol. Deni Dharmapala mendapat penugasan sebagai As SDM Kapolri.

Perubahan juga menyentuh sejumlah divisi strategis. Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap ditugaskan sebagai Kadivpropam Polri, sedangkan Irjen Pol. Roberto G.M. Pasaribu dipercaya menjadi Kadiv TIK Polri.

Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani mendapat penugasan sebagai Kadensus 88 AT Polri. Posisi Kadivkum Polri diisi Irjen Pol. Ahrie Sonta N.

Sementara itu, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi mendapat penugasan sebagai Kakortastipidkor Polri dan Kombes Pol. Didik Hariyanto menjadi Koorspripim Polri.

Baca Juga: Reshuffle Ketujuh Prabowo Dinilai untuk Percepat Kinerja Pemerintah

19 Jabatan Kapolda Ikut Berganti

Penataan tidak berhenti di tingkat Mabes Polri. Telegram mutasi tersebut juga mencakup 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.

Irjen Pol. Dadang Hartanto ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menjadi Kapolda Maluku, Irjen Pol. Suhendri sebagai Kapolda Kepri, dan Irjen Pol. Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau.

Di wilayah Indonesia timur, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto mendapat penugasan sebagai Kapolda NTT. Sementara posisi Kapolda Jawa Barat diisi Irjen Pol. Hengki.

Brigjen Pol. Hendra Kurniawan ditugaskan sebagai Kapolda Banten dan Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur, jabatan Kapolda Jatim dipercayakan kepada Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Sementara Brigjen Pol. Pasma Royce mendapat penugasan sebagai Kapolda Bali.

Pergantian lainnya mencakup Irjen Pol. Jawari sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin sebagai Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Widodo sebagai Kapolda Jambi, serta Irjen Pol. Nurworo Danang sebagai Kapolda Gorontalo.

Kemudian Brigjen Pol. Sonny Irawan ditugaskan sebagai Kapolda Sumut, Brigjen Pol. Rony Samtana sebagai Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Rizal Irawan sebagai Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Totok Suharyanto sebagai Kapolda Sulbar, serta Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda DIY.

Selain mutasi dan rotasi, telegram tersebut memuat kenaikan tingkat kepangkatan terhadap 21 personel serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah pati dan pamen.

Target 100 Hari dan Perbaikan Citra Polri

Agung Baskoro melihat perubahan tersebut sebagai salah satu langkah awal untuk menjalankan visi, misi, serta program 100 hari kepemimpinan Suyudi.

Menurutnya, ukuran efektivitas kebijakan tersebut nantinya dapat dilihat dari kemampuan Polri menjalankan program sekaligus memperbaiki citra dan reputasi institusi di mata masyarakat.

“Sehingga ya citra, reputasi, dan legitimasi Polri di publik bisa terus lebih baik dan memberikan harapan kepada masyarakat secara luas,” ujarnya.

Artinya, penataan personel menjadi bagian awal dari kepemimpinan baru Polri. Hasil dari perubahan tersebut kemudian akan terlihat melalui pelaksanaan program dan kinerja institusi dalam menjalankan tugasnya.

Komisi III DPR Minta Pendekatan Humanis Diperkuat

Sehari setelah mutasi besar tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Habiburokhman mengunjungi kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pertemuan itu juga menjadi ruang untuk menyampaikan harapan terhadap arah kepemimpinan baru Polri. Salah satu yang ditekankan adalah penguatan pendekatan humanis dan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap semangat menghadirkan Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat dapat terus diperkuat di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti perhatian terhadap persoalan pengangguran, tentu sangat baik apabila dapat terus dikembangkan dalam skala yang lebih luas,” kata Habib Aboe kepada wartawan, Minggu, 4 Oktober 2026.

Habib Aboe menyinggung pengalaman Suyudi ketika memimpin Polda Banten. Salah satu program yang disebut adalah Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran yang dinilai memiliki pendekatan langsung terhadap persoalan masyarakat.

Ia berharap kepemimpinan baru Polri dapat melahirkan inovasi pelayanan publik yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Harapan kami, Polri ke depan semakin hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat. Pendekatan yang humanis, pelayanan yang dekat, serta program yang memberikan manfaat nyata akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” ujarnya.

Sinergi Komisi III dan Polri Jadi Bagian Awal Kepemimpinan

Dalam pertemuan tersebut, Habib Aboe juga menyoroti sisi personal Suyudi yang terlihat saat pelantikan Kapolri. Momen ketika Suyudi bersimpuh di hadapan ibundanya dinilai mencerminkan nilai keluarga dan keteladanan yang diharapkan tetap menjadi bagian dari kepemimpinannya.

“Kami melihat kepemimpinan bukan hanya soal jabatan dan kewenangan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan bagaimana seorang pemimpin membawa pesan moral dalam menjalankan amanah. Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi bagian dari kepemimpinan Jenderal Suyudi di Polri,” tutur Habib Aboe.

Ia juga berharap dukungan keluarga tetap menjadi kekuatan bagi Suyudi selama menjalankan tugas sebagai Kapolri. Menurutnya, keluarga dapat menjadi ruang untuk bertukar pikiran dan memberikan perspektif dalam menghadapi tantangan kepemimpinan.

Di sisi kelembagaan, kunjungan Komisi III juga dipandang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan Polri.

“Komisi III tentu berharap hubungan kelembagaan dengan Polri semakin solid. Sinergi yang baik antara parlemen dan kepolisian sangat penting untuk bersama-sama menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik,” kata Habib Aboe.

Komisi III, lanjut dia, siap membangun komunikasi konstruktif dengan jajaran Polri, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi tersebut.

“Kami ingin sinergi ini terus berjalan secara konstruktif. Komisi III siap menjadi mitra kerja yang memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab, agar Polri semakin profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Dengan mutasi 88 pati dan pamen sebagai salah satu langkah awal, kepemimpinan Suyudi kini memasuki fase penataan organisasi sekaligus pelaksanaan program. Di saat yang sama, harapan dari Komisi III DPR mengarah pada penguatan pelayanan dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian.