Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan 75.463.000 liter air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, distribusi dilakukan sejak 5 Juni hingga 28 September 2026. Bantuan tersebut menjangkau 33 kabupaten/kota, 255 kecamatan, serta 784 desa/kelurahan.

Total penerima bantuan tercatat mencapai 1.557.333 keluarga atau 2.341.548 jiwa.

Distribusi air melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama sejumlah unsur lainnya, termasuk TNI, Polri, PMI, perusahaan, serta lembaga swadaya masyarakat.

Kekeringan Jateng 2026 Ditangani Bersama

Dari total air bersih yang telah disalurkan, sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebanyak 259.000 liter lainnya bersumber dari APBN. Sementara itu, kontribusi dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR serta lembaga swadaya masyarakat mencapai 38.755.100 liter.

Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air dalam jumlah besar. Di antaranya Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan mengerahkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

"Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).

Menurut Ahmad Luthfi, penanganan kekeringan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan sektor pertanian agar produktivitas komoditas pangan tetap terjaga.

Karena itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah diminta berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, jajaran terkait, serta TNI untuk memetakan kebutuhan air bagi petani.

Untuk lahan pertanian, pemerintah membedakan kebutuhan antara sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Upaya penyediaan air juga dilakukan melalui sumurisasi dan pipanisasi.

"Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset," ujarnya.

Baca Juga: Lapas Cibinong Dicek DPR, Miras dan Perabot Mewah Masih Ada

Pemerintah Siapkan Antisipasi Kekeringan

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan selama musim kemarau 2026.

Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan di tengah kondisi kekeringan.

Pemprov Jateng juga menyiapkan opsi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila kondisi kekeringan semakin parah.

Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan untuk meningkatkan kemampuan menampung air ketika hujan turun.

"Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen," kata Taj Yasin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak kekeringan, baik terhadap kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian.

Puan Dorong Infrastruktur Ketahanan Air Diperkuat

Persoalan kekeringan juga mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air, termasuk meningkatkan infrastruktur di wilayah yang rawan mengalami kekurangan air.

Dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/9/2026), Puan mengatakan pemerintah perlu segera melakukan intervensi ketika ketersediaan air di suatu wilayah mulai menurun.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, serta memastikan fasilitas penyimpanan air tersedia.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan.

Puan menilai penanganan krisis air tidak cukup hanya dengan mengirimkan bantuan ketika kekeringan sudah terjadi. Pemerintah juga perlu membangun sistem yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kondisi serupa pada musim kemarau berikutnya.

Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air secara berkelanjutan.

Apalagi, menurut Puan, BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang. Ia menyebut Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

"Keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat," ujarnya.

"Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," ucap Puan.

Krisis Air Terjadi di Sejumlah Daerah

Puan juga menyoroti meluasnya krisis air bersih di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang disebut mengalami krisis air selama sekitar tiga pekan.

Kondisi tersebut membuat warga mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk kebutuhan seperti mandi, mencuci, dan memasak.

Krisis air juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Di Trenggalek, Jawa Timur, kekeringan berdampak pada 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 27.786 jiwa.

Sementara di Boyolali, lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan. Warga harus mengantre untuk mendapatkan distribusi air bersih setelah sumur-sumur mengering.

Di Jawa Barat, jumlah warga yang dilaporkan mengalami krisis air akibat kekeringan mencapai 1.196.815 jiwa.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan distribusi air saat kondisi darurat, tetapi juga kesiapan sumber air dan infrastruktur untuk menghadapi periode kemarau berikutnya.